Pengumuman Umum

PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG

Berdasarkan berita acara evaluasi dan seleksi lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Watansoppeng pada hari Selasa Tanggal 07 Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Dengan ini diumumkan bahwa yang paling memenuhi Kriteria dan Persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah :

Nama Lembaga Penyedia layanan Pos Bantuan Hukum :

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN SOPPENG

LEMBAGA BANTUAN HUKUM CITA KEADILAN SOPPENG

Tanpa mengurangi rasa hormat, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah ikut berpastisipasi dalam Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Watansoppeng Kelas II.

Demikian Pengumuman ini untuk dapat di ketahui khalayak dan harap maklum

Watansoppeng, 07 Januari 2020

Ketua Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan

POSBAKUM Pengadilan Negeri Watansoppeng.

Ttd.

RAKHMAD DWINANTO, S.H.

LAMPIRAN

Daftar Putusan Denda Perkara Lalu Lintas (19 Desember 2019)

Sesuai PERMA No. 12 Tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian pelanggaran perkara lalulintas, Pengadilan Negeri Watansoppeng memberikan pelayanan sidang tilang secara capat, sederhana, dan dengan biaya ringan.

Sidang Tilang Dilaksanakan pada Hari KAMIS yang dimulai pada pukul 09.00 WITA.

Pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang Tilang di Pengadilan Negeri Watansoppeng.

Untuk mengetahui denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang), Pengadilan Negeri Watansoppeng memberikan kemudahan pelayanan yaitu antara lain:

Pelanggar melihat besaran denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) di papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Watansoppeng atau silahkan Lihat Disini (Lampirkan Daftar Putusan Denda Perkara Lalu Lintas Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 39/Pid.LL/2019/PN Wns Hari Kamis, 19 Desember 2019)
Pelanggar juga dapat melihat besaran denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di alamat http://sipp.pn-watansoppeng.go.id/ pada menu Pidana >> Perkara Lalu Lintas.

Pembayaran denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) dan pengambilan barang bukti dilakukan dikantor Kejaksaan Negeri Soppeng.

Denda Tilang yang dibayarkan akan disetorkan ke kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak.

MAHKAMAH AGUNG BUKA LOWONGAN 2.104 CPNS, INI FORMASINYA

Jakarta—Humas: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung akan membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang.

Selengkapnya...

PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wansoppeng, Nomor : W.22.U8/190/KP.10.10/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Watansoppeng, dengan ini disampaikan bahwa pada Pengadilan Negeri Watansoppeng dibuka Pendaftaran Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2020 dengan persyaratan sebagai berikut dalam lampiran pengumanan ini.

MA Umumkan Seleksi Penerimaan CPNS 2019

Jakarta-Humas, Senin 11 November 2019. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Informasi tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 487 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Pansel – CPNS/MA/11/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI Tahun 2019.